RIAU24.COM - Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tekanan ekonomi global masih akan berat pada tahun depan, yang memiliki implikasi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Tekanan ekonomi global itu menurutnya masih akan dipicu ketidakpastian ekonomi dari dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yakni Amerika Serikat dan China.

"Kita melihat dua ekonomi terbesar, Amerika dan RRT dua-duanya memiliki karakter ketidakpastian yang harus diwaspadai dan pasti menimbulkan spill over atau rambatan ke seluruh dunia," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, dikutip Minggu (1/10/2023).

Sebagai informasi, perekonomian AS masih dihantui dengan tingginya tekanan inflasi. 

Pada Agustus 2023, AS mengumumkan inflasi secara tahunan masih bertengger di level 3,7% atau naik dari bulan sebelumnya 3,2%. 

Pertumbuhan ekonominya pun pada kuartal II-2023 hanya sebesar 2,1%, lebih rendah dari estimasi pelaku pasar di level 2,4%.

Adapun China, pertumbuhan ekonominya juga diperkirakan banyak pihak akan terus melambat karena salah satu pilar ekonominya, yakni sektor properti akibat bangkrutnya beberapa perusahaan real estate besarnya seperti Country Garden dan Evergrande.

Dana Moneter Internasional (IMF) pun telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi China hanya akan di kisaran 5,2% pada 2023 dan menjadi 4,5% pada 2024. 

Ini akan berdampak pada permintaan impornya dari negara-negara mitra dagang utamanya, seperti Indonesia.

Selain persoalan kedua negara itu, Sri Mulyani juga mengatakan, harga-harga komoditas juga masih berpotensi bergejolak akibat tingginya tensi geopolitik di berbagai belahan dunia. 

Mengakibatkan gangguan pada rantai pasokan barang sehingga mengganggu stabilitas harga.

"Geopolitik dan disrupsi dari rantai pasok yang mempengaruhi harga komoditas, yang paling kita bisa lihat adalah harga minyak yang tadi kami sampaikan telah bergerak sekarang di atas US$ 95 per barel," tutur Sri Mulyani.

"Ini juga sangat dipengaruhi oleh geopolitik maupun climate change, seperti harga batu bara dan harga CPO. Ini semuanya menimbulkan tantangan di dalam pengelolaan APBN," ucapnya.

(***)