RIAU24.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendag) Muhammad Tito Karnavian menyinggung soal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ia menyindir bahwa APBD digunakan untuk anggaran gaji pegawai bukan rakyat. 

"Setiap kami datang ke daerah, belanja pemerintah ini belanja utama, apalagi daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya rendah dan masuk pemekaran. Ini belanja daerah betul-betul yang PAD-nya rendah berarti swastanya enggak hidup. mereka hanya hidup dari uang pemerintah," katanya dalam Seminat Internasional Desentralisasi Fiksal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Apalagi uang pemerintah kalau kita bedah lagi hasilnya sebagian besar itu untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa, untuk pegawai juga. Terus ke mana untuk rakyatnya? itu yang menjadi problem juga," sindir Titpo. 

Tito lantas mengapresiasi kebijakan Kementerian Keuangan yang melakukan earmarking duit negara alias pengalokasian untuk pos-pos tertentu. 

Dengan kebijakan ini, APBD bisa lebih terkontrol dan mengutamakan kebutuhan dasar, seperti pendidikan hingga kesehatan.