Saat Rakor Tentang Karhutla Bersama, Berikut Kata Wabup dan Kapolres Bengkalis
RIAU24.COM -Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, Kamis 5 Oktober 2023 kemarin memimpin Rapat Koordiasi (Rakor) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Negeri Junjungan.
Rakor tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya, menekankan agar segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan karhutla secara terpadu di level Kabupaten Bengkalis.
"Mengingat selama ini, penanganan Karhutla masih menggunakan SOP masing-masing, sehingga kurang terpadu,"ungkapnya.
Menurutnya, kedepan melalui SOP level kabupaten yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis akan menjadi pedoman bersama bagi petugas di lapangan, baik aparat Kepolisian, TNI, tim penanganan Karhutla Pemkab Bengkalis maupun pihak perusahaan.
“Kita minta kepada teman-teman dari BPBD untuk segera menyusun SOP penanganan Karhutla di Kabupaten Bengkalis. Karena sesuai amanah dari Bupati Bengkalis ibu Kasmarni, menekankan agar penanganan Karhutla lebih terpadu. Apalagi saat ini sudah terjalin kerja sama yang baik,” ungkap Wabup Bagus Santoso lagi.
Lanjutnya, ke depan SOP penanganan Karhutla tidak hanya mengikat Forkompinda saja dalam penanganan Karhutla, akan tetapi juga bisa mengikat instansi vertikal serta pihak lain seperti pihak perusahaan.
Wabup juga mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan rutin dan berkala ini semakin menemukan titik titik evaluasi yang harus dilakukan. "Mana yang harus didahulukan, mana yang sudah selesai dilaksanakan terlihat dari sini. Sementara yang belum terus dilakukan," ucapnya.
Pihaknya berharap dari rapat ini, tim PD teknis untuk segera melaksanakan apa yang direkomendasikan dalam pertemuan rapat koordinasi Karhutla ini. Dalam penanganan Karhutla kali ini mungkin ada kendala yang ditemukan. Satu diantaranya koordinasi dengan BKSDA yang belum terjalin dengan baik.
"Kedepan kita harapkan komunikasi dengan BKSDA bisa lancar. Sehingga apapun yang kita rencanakan bisa selesai dengan baik,"bebernya.
Bagus Santoso menegaskan bahwa peran Kapolres dan Dandim dalam penanganan Karhutla di Bengkalis cukup besar. Mereka sudah mati-matian dalam upaya melakukan pemadaman. Untuk itu Kedepan mari bersama sama kita membantu menyelesaikan Karhutla ini. Kalau bersama sama tentu akan selesai, Bengkalis akan nyaman dan rakyat akan tentram dan hutan akan lestari.
Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan rapat evaluasi rutin dilaksanakan unsur Forkompinda Bengkalis bersama pihak terkait lainnya dalam melakukan penanganan Karhutla.
"Tren Karhutla yang terjadi selama periode Januari hingga september kemarin. Setiap rapat kita selalu memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, terkait kendala yang dihadapi di lapangan,"ungkap Kapolres.
"Satu diantaranya yang perlu dilakukan perbaikan terkait membentuk SOP dalam penanganan Karhutla. Kita ingin pihak perusahaan yang beroperasi di Bengkalis membantu upaya pemadaman Karhutla, tidak hanya di wilayah perizinannya saja, tetapi juga di luar wilayah perizinan yang di miliki mereka. Nanti kita buatkan batasannya bisa sekitar lima sampai sepuluh kilometer di luar wilayah perizinan mereka,"pungkasnya.