RIAU24.COM -Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, berdebat panas dengan Politikus Golkar, Nusron Wahid, perihal petugas partai. 

Panda dan PDIP tak masalah adanya istilah itu, sementara Nusron menyebut istilah itu salah.

Panda mulanya mengatakan bahwa menurut Presiden ke-1 RI Sukarno, politik adalah kumpulan kekuatan yang alatnya adalah partai politik. 

Di dalam partai, lanjutnya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

"Siapa yang di partai, ada petani, ada sarjana, tidak ada kelas ini. Ada pegawai bank, ada ini. Demokratis di dalam partai ini. Rapat lah mereka untuk melakukan program, siapa yang melaksanakan? Petugas partai. Ada yang di DPR, ada di pemerintahan," katanya.

Namun, Panda merasa banyak orang yang menghina istilah petugas partai. 

Dia menyebut seharusnya siapapun, termasuk Presiden, tidak merasa terhina jika disebut sebagai petugas partai.

"Lantas petugas dihina-hina, merasa terhina sebagai presiden dibilang petugas partai. Itu sombong, tinggi hati, pamali itu. Nggak pantas ngomong begitu," katanya.

Bagi Panda, jabatan petugas partai adalah jabatan terhormat. 

Dia pun pernah menjadi Petugas Partai saat ditunjuk jadi Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. 

Pun dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menjadi petugas partai sebagai Ketua Umum PDIP.

"Kalau sampai mengatakan, kemudian direndahkan nilai petugas partai, padahal petugas partai itu jabatan terhormat. Megawati itu petugas partai, saya di Sumatera Utara itu petugas partai," katanya.

Menurutnya, saat ada kader partai menjabat jabatan publik, maka dia milik semua rakyat.

"Yang opung sampaikan itu memang tidak menjadi pemahaman umum. Kami memahami bahwa fungsi partai itu mencetak kader bangsa, salah satunya. Selain melakukan pendidikan politik," katanya.

"Setelah menjadi pemimpin bangsa, itu adalah milik rakyat semua. Bukan petugas partai, menurut saya," sambungnya.

Baginya, jika ada orang menjadi Presiden, meski dia didukung dan kader partai politik, maka orang itu tak lagi menjadi petugas partai.

"Ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia. Petugas rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka sejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia," katanya.

Panda Sebut Nusron Sesat

Panda menyampaikan pandangan Nusron adalah salah.

Dia meminta Nusron untuk tidak memisahkan istilah petugas partai dengan petugas rakyat.

"Itulah penyesatan yang kau definisikan, jadi sesat. Kau pilah-pilah, petugas partai, diklaim partai, itu jangan dicampur adukan," katanya.

Panda menekankan petugas partai juga merupakan milik rakyat. 

Karena itu menurutnya tak tepat memisahkan rakyat dengan partai.

"Petugas itu posisi dia sebagai pelaksana daripada keputusan-keputusan partai. Ada lebih ekstrem, mereka milik rakyat bukan partai. Seakan-akan ada dikotomi antara rakyat dengan partai, seakan-akan berbeda. Nggak lah," ucapnya.

(***)