RIAU24.COM - Badan anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau masih belum selesai membahas rancangan APBD murni Riau tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024, tenggat pengesahan APBD 2024 ditetapkan 30 November 2023 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengungkap bahwa pembahasan APBD 2024 memang sempat diundur.

"APBD tahun 2024 sebenarnya kita sudah mulai dari jauh-jauh hari. Tapi karena masuk rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2023, maka kita skor pembahasan APBD 2024 beberapa bulan yang lalu," katanya, Kamis (16/11/2023).

Selain itu, lanjut Hardianto, faktor lainnya adalah karena hak participating interest (PI) sebesar 10 persen dari WK Rokan yang masih belum cair namun sudah dimasukkan ke dalam rencana APBD murni 2024.

Diketahui, PI tersebut diserahkan melalui PT Riau Petroleum sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dan perusahaan perseroan daerah (PPD) yang ditunjuk Provinsi Riau untuk mengelola PI di WK Rokan dan WK Kampar.

"Kemarin itu kenapa cukup lama rentang waktu kita tidak membahas karena ketakutan kita terkait dengan PI yang tidak jelas juntrungannya seperti apa. Apakah cair atau tidak? Kalau cair kapan cairnya? Pasca cair ke Riau Petroleum berapa yang akan dimasukkan ke kas daerah? Nah itu yang menyebabkan kita lambat," sebut Hardianto.

Namun saat ini, ia melanjutkan, Riau Petroleum sebagai BUMD yang ditunjuk mengurus hal tersebut dan Pemprov Riau mengaku sudah merampungkan persoalan PI dan diprediksi akan cair di bulan ini.

"Insyaallah setelah dapat gambaran, mudah-mudahan akhir bulan ini cair. Tentu nanti Pak Plt Gubernur bersama Pak Sekda dan jajaran tentu akan mendudukkan ini berapa yang akan disetorkan ke kas daerah, sehingga itu dijadikan dasar modal belanja kita," pungkasnya.

Hardianto menyebut mulai Rabu (15/11/2023) kemarin Banggar sudah mulai merapatkan pembahasan APBD 2024 bersama Pemprov Riau dan ditargetkan dapat disahkan sebelum batas tenggat waktu yaitu 30 November 2023.