"Seseorang harus jujur: rencana Anda tidak berhasil, kami telah mengalami kekalahan dalam pemilu, pengaturan ulang Anda gagal dan kami kehabisan waktu. Anda harus segera mengubah arah," tambahnya.

Dalam suratnya, mantan Mendagri juga mengklaim bahwa dia membuat kesepakatan rahasia untuk bertugas di kabinet Sunak sebagai imbalan atas serangkaian komitmen di bidang-bidang utama, setelah jabatan Perdana Menteri Liz Truss gagal tahun lalu.

Dukungannya, tambahnya, telah menjadi "faktor penting" yang memungkinkan Sunak memenangkan dukungan dari anggota parlemen Partai Konservatif.

Dia menambahkan bahwa telah berargumentasi di dalam pemerintahan untuk membatasi undang-undang hak asasi manusia untuk memastikan kebijakan Rwanda tidak tergelincir karena tantangan hukum.

Namun kompromi yang dilakukan Sunak selama pengesahan Undang-Undang Migrasi Ilegal, tulisnya, telah menjadikan kebijakan tersebut "rentan" terhadap tantangan hukum berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, bahkan jika Mahkamah Agung menyatakan kebijakan tersebut sah.

Jika keputusan tersebut bertentangan dengan pemerintah, tambahnya, pemerintah akan "membuang waktu satu tahun" untuk menghentikan penyeberangan kapal kecil, "hanya untuk kembali ke titik awal".