"Pemerintah China tidak 'mengkonsolidasikan' masjid seperti yang diklaimnya, tetapi menutup banyak masjid yang melanggar kebebasan beragama," kata Maya Wang, penjabat direktur China di Human Rights Watch.

"Penutupan, penghancuran, dan penggunaan kembali masjid oleh pemerintah China adalah bagian dari upaya sistematis untuk mengekang praktik Islam di China," tambahnya.

Sejak tahun 2016 ketika Xi pertama kali menyerukan 'sinisisasi' agama, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah menjadi satu-satunya wasit kehidupan spiritual masyarakat.

Ditanyai tentang temuan laporan itu, seorang juru bicara pemerintah China mengatakan negara itu memerangi ekstremisme agama.

"Orang-orang dari semua kelompok etnis di China sepenuhnya berhak atas kebebasan beragama sebagaimana ditentukan oleh hukum. Mengikuti kebijakan yang melindungi kebebasan beragama, China, seperti negara-negara lain, mengelola urusan agama sesuai dengan hukum," kata juru bicara itu seperti dikutip oleh The Guardian.

"Kami tegas dalam menolak dan memerangi ekstremisme agama. Kegiatan keagamaan normal orang percaya dijamin sesuai dengan hukum dan adat istiadat mereka dihormati," tambah juru bicara itu.