RIAU24.COM -Laporan yang disampaikan oleh para peneliti Human Right Watch (HRW), bahwa orotitas China menutup atau menghancurkan ratusan Mesjid di wilayah utara negara itu dalam beberapa tahun terkahir. 

Langkah-langjag ini dinilai Chian sebagai upaya sistemastis otoritas Beijing dalam mengekang praktik agama Islam di wilayahnya. 

Seperti melansir Teh Guandian and Associated Press, Rabu (22/11/2023), para peneliti HRW menyatakan dalam laporan terbaru, Rabu (22/11) waktu setempat, bahwa pemerintah China secara signifikan telah menutup dan mengurangi jumlah masjid di wilayah otonomi Ningxia dan Provinsi Gansu. 

Kedua wilayah itu terletak di China bagian utara, yang menjadi tempat tinggal bagi populasi Muslim terbesar di negara tersbeut. 

Langkah otoritas China itu, menurut laporan HRW disebut sebagai bagian dari proses yang dikenal secara resmi sebagai 'konsolidasi'.

Laporan HRW ini didasarkan pada dokumen-dokumen publik, citra satelit dan keterangan para saksi.

"Pemerintah China tidak melakukan 'konsolidasi' pada masjid-masjid seperti yang mereka klaim, namun menutup banyak masjid yang melanggar kebebasan beragama," sebut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur HRW untuk wilayah China, Maya Wang.

"Penutupan, penghancuran dan memodifikasi masjid-masjid oleh pemerintah China menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mengekang praktik Islam di China," tegasnya.

Juru bicara pemerintah China menegaskan bahwa praktik kebebasan beragama sepenuhnya dijamin oleh hukum yang berlaku di negara tersebut.

"Orang-orang dari semua kelompok etnis di China sepenuhnya berhak atas kebebasan beragama sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Mengikuti kebijakan yang melindungi kebebasan beragama, China, sama seperti negara lainnya, menyelenggarakan urusan keagamaan sesuai dengan hukum," sebut juru bicara itu.

"Kami secara tegas menolak dan melawan ekstremisme agama. Kegiatan keagamaan wajar yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dijamin sesuai dengan hukum dan adat istiadat mereka dihormati," imbuh juru bicara pemerintah China itu, seperti dilansir The Guardian.

(***)