"Namun sekali lagi kami tekankan, meskipun jumlah penumpangnya saat ini berkurang, kami minta tetap berikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,"ujarnya.

Wabup kembali mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait terhadap persoalan penutupan penggunaan jasa dari luar Kabupaten Bengkalis tersebut.

Sementara itu, Kepala KSOP kelas IV Bengkalis, M. Alwin Zebua menyebutkan, sejatinya KSOP bisa saja membuat jadwal secara internal tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Tetapi dirinya lebih menginginkan untuk secara bersama membahasnya agar semua dapat saling memberikan masukan dan pandangan.

"Terlebih kita membutuhkan masukan dan saran dalam kondisi terjadi di lapangan saat ini. Namun, Alhamdulillah semua kita telah mendapatkan jawaban serta penjelasan oleh Wabup,"ujarnya.

Usai mediasi terkait jadwal kapal Bengkalis-Muar, Wabup bersama KSOP kelas IV Bengkalis juga turut membahas Kantor KSOP yang sejak tahun 2003 hingga saat ini masih berstatus aset daerah.

"Kami berharap kiranya ada solusi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap kondisi kantor KSOP ini, dapat di alihkan menjadi aset kementerian," ujar Kepala KSOP.