RIAU24.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan negara tak pernah setuju dengan pengadilan yang dibuat oleh rakyat.

Seperti misalnya ketika ada pihak yang merasa tidak puas dengan gelaran pesta demokrasi, lalu menyelesaikannya dengan pengadilan rakyat.

Padahal menurutnya, dugaan kecurangan pemilu dapat diselesaikan dengan jalur yang telah disediakan, dikutip dari inilah.com, Kamis 14 Maret 2024.

"Saya kira kan negara (Indonesia) ini negara hukum. Kita punya mekanisme, semuanya kita harus belajar menaati hukum. Kan kita tidak ada dikenal pengadilan rakyat," sebutnya.

Jika di pengadilan pada umumnya terdapat hakim, jaksa penuntut, pembela, dan terdakwa.

Berbeda dengan pengadilan rakyat yang tidak memiliki sosok yang dianggap mumpuni sebagai pengadil.

Artinya sama saja dengan main hakim sendiri lalu diselesaikan secara jalanan.