RIAU24.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas menyayangkan jika benar Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) mengatakan seluruh pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia.

"Itu sangat memprihatinkan dan kita sesalkan, karena selain  bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 28E Ayat 3 tetang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," kata Buya Anwar melansir dari inilah, Sabtu (16/3/2024).

Pandangan dan sikap seperti itu, kata Buya Anwar, menunjukkan pemerintah terkesan menjadi absolut, karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan pihak lain. Karena, menurut Luhut, semua yang telah dibuat dan dikerjakan pemerintah, sudah pasti benar.

Jadi, kata dia, pemerintah dan kepemimpinan yang ingin hendak  dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat tapi adalah kedaulatan penguasa.

"Bila itu yang terjadi maka berarti luhut sudah menggeser  negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi  demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti reformasi," kata Buya Anwar.

Semestinya, kata dia, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu, sejatinya memerlukan kritik. Agar memiliki perspektif sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan terbaik bagi negara dan bangsa.