RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengomentari netralitas Presiden Joko Widodo dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Menurutnya, sikap PBB tersebut bertepatan dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal penegakkan HAM di Palestina dikutip dari rmol.id, Sabtu 16 Maret 2024.

"Isu dan wacana dari Komite HAM PBB ini muncul pasca Pidato Prabowo Subianto yang dengan tegas menyindir dan menyinggung soal ada negara di dunia yang pandai bicara HAM, tapi abai terhadap pelanggaran HAM di Palestina," ujarnya.

Tambahnya, tidak tepat jika Komite HAM PBB mempertanyakan proses demokrasi Indonesia.

"Pertanyaannya, ada kepentingan apa dewan HAM PBB terhadap Pilpres Indonesia? Kenapa tiba-tiba mengurusi dapur demokrasi Indonesia? Apakah Pilpres Indonesia ada kaitan dengan HAM internasional?" sebutnya.

"Jika yang hendak dipertanyakan adalah demokrasinya, maka tidak ada satu negara di dunia termasuk Amerika dan India sekalipun yang menjalankan prosedur demokrasi sebesar dan serumit Indonesia," ujarnya.