Dia memandang pelaksanaan pemilu Indonesia bersifat terbuka dan langsung, sehingga tidak serta merta pihak luar bisa menganggap ada intervensi dari Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan, mengapa pencalonan Gibran Rakabuming Raka bisa lolos jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Selain itu, Bacre juga meminta kepastian tentang apakah sudah dilakukan pemeriksaan netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan, dalam pelaksanaan Pilpres 2024.