RIAU24.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons soal rumor yang menyebutkan era Prabowo-Gibran akan menambah kementerian. 

Ma'aruf Amin mengatakan 34 kementerian sebenarnya sudah cukup untuk menjalankan pemerintahan. 

Akan tetapi, jika Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto merasa perlu, jumlah kementerian bisa ditambah.

"Kajian waktu itu (34 kementerian) sudah cukup. Tapi bisa saja lebih dari pada itu kalau (dalam) bahasa kiainya lil hajah, (Prabowo) ada keperluan, mungkin nisa lebih dari itu," ungkap Wakil Presiden Ma'aruf Amin, dilansir kompas.com. 

Namun, ia kembali mengingatkan bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai menteri haruslah orang yang profesional. 

"Dalam menjalankan tugas, menteri-menteri itu harus profesional," lanjutnya. 

Menurut Ma'ruf, orang profesional tersebut dapat berasal dari kalangan partai politik ataupun non politikus, baik tokoh profesional murni maupun tokoh organisasi masyarakat. 

“Cuma profesionalnya bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung tentu negosiasinya,” imbuh Ma'ruf. 

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacama menambah jumlah kemenbterian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian. 

Bagi nya, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar.

"Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar," ungkapnya. 

(***)