"Terkait dengan pencairan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang tertunda, telah menjadi kewajiban dan skala prioritas kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2024 ini", jelasnya.

Keenam, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia. Pemkab Bengkalis menyetujui penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023, untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya.

Hadir dalam kegiatan ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkup Pemkab Bengkalis.