RIAU24.COM - BENGKALIS - Bupati Bengkalis memberi jawaban terhadap pandangan umum 6 Fraksi DPRD Bengkalis atas penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

Jawaban disampaikan Bupati melalui Wakil Bupati Bagus Santoso dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sofyan dan diikuti 25 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, di ruang rapat paripurna DPRD. Senin, 24 Juni 2024.

Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis dan fraksi-fraksi DPRD, yang telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

Berikut jawaban Bupati Bengkalis yang dibacakan Wabup Bagus Santoso. Pertama terhadap pandangan umum Fraksi Partai PKS, Ia menyampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dibuat untuk menjawab permasalahan pembangunan seperti, pemulihan usaha dan peningkatan perekonomian masyarakat, revitalisasi industri dan perdagangan dan pengintegrasian dengan pertanian dan perkebunan, modernisasi pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan, pembangunan pariwisata serta penyediaan pelayanan dasar untuk kesejahteraan.

Kedua terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait kelanjutan dan penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Duri Barat, saat ini sedang berjalan, dan sudah merencanakan peresmiannya sebelum masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode ini berakhir.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga sepakat untuk menerapkan Perda Tenaga Kerja sebagai solusi mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat dengan peluang tenaga kerja di perusahaan yang berdomisili di wilayah kerja Kabupaten Bengkalis.

Ketiga terhadap pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terkait pendidikan. Pemkab Bengkalis akan memberikan perhatian serius dengan memberikan anggaran yang besar dengan mengharapkan capaian output pendidikan yang berkualitas, untuk mempersiapkan generasi muda dalam rangka menghadapi indonesia emas tahun 2045 mendatang dan kembali menjadi pusat pendidikan berkualitas dan menjadi rujukan bagi pelajar di wilayah Provinsi Riau untuk menimba ilmu.

Terkait perekonomian, Pemkab Bengkalis berkomitmen dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi penundaan pembayaran terhadap hak-hak para pekerja dan memprioritaskan perputaran ekonomi.  

Keempat terhadap pandangan umum Fraksi Partai Gerindra, terkait capaian realisasi pendapatan baik yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer serta penyerapan anggaran maupun pembiayaan yang dinilai baik sehingga penyampaian rancangan Ranperda ini direkomendasikan untuk dibawa ketahap selanjutnya.

Kelima terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat, terkait  peningkatan pendapatan daerah agar melakukan terobosan-terobosan baru dan inovasi untuk peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah.

Pemkab Bengkalis sangat setuju dan sedang berproses menuju kesana dengan menyiapkan regulasi pendukung dan sistem yang memudahkan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.

Terkait dengan usulan belanja modal ditingkatkan agar perputaran uang publik ditengah-tengah kehidupan masyarakat dapat lebih optimal sehingga memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat dan daerah.

"Terkait dengan pencairan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang tertunda, telah menjadi kewajiban dan skala prioritas kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2024 ini", jelasnya.

Keenam, terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia. Pemkab Bengkalis menyetujui penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2023, untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya.

Hadir dalam kegiatan ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkup Pemkab Bengkalis.