“Taktik zona abu-abu dianggap sebagai upaya atau serangkaian upaya di luar pencegahan dan jaminan negara yang stabil bahwa upaya untuk mencapai tujuan keamanan seseorang tanpa menggunakan kekuatan langsung dan cukup besar," kata laporan itu.

Taiwan telah diperintah secara independen sejak 1949. Namun, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan bersikeras pada akhirnya reunifikasi, dengan paksa jika perlu.

Pada 1 September, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa Tiongkok bertujuan untuk mencaplok Taiwan bukan karena kekhawatiran akan integritas teritorial tetapi untuk mengubah tatanan global berbasis aturan dan mencapai hegemoni, demikian menurut Central News Agency (CNA).

Dalam sebuah wawancara di jaringan TV lokal, Lai menekankan bahwa tujuan Tiongkok untuk mencaplok Taiwan tidak dimotivasi oleh masalah integritas teritorial.

Mendukung pernyataannya, dia mempertanyakan, "Jika masalahnya benar-benar tentang menjaga integritas teritorial, lalu mengapa mereka tidak merebut kembali tanah yang diserahkan kepada Rusia di bawah Perjanjian Aigun?,” Hal ini mengacu pada perjanjian 1858 antara dinasti Qing dan Kekaisaran Rusia, yang menyerahkan sekitar 600.000 kilometer persegi tanah di Manchuria kepada Rusia, Kantor Berita Pusat (CNA) melaporkan.

Lai Ching-te menegaskan kembali bahwa Taiwan tidak akan pernah dapat menyetujui prinsip 'Satu Tiongkok' dari 'konsensus 1992' karena hal itu berarti secara efektif menyerahkan kedaulatan Taiwan kepada Tiongkok.