Ia mengatakan sekira 450 personel tim gabungan yang terdiri dari TNI AL, Polairud, Bakamla, dan masyarakat nelayan terlibat dalam pembongkaran tersebut.

Pembongkatan pagar laut itu, kata dia, dilakukan guna membuka akses bagi para nelayan untuk mencari nafkah.

Sementara itu, pegamat politik Rocky Gerung mengatakan, polemik pagar laut Tangerang memperlihatkan kurangnya koordinasi antar-instansi pemerintah.

"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum," katanya dikutip dari Tribunnews.com.

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik sosial berbasis etnis dan ras. 

Ia mengkritik lambatnya penanganan kasus tersebut dan menilai bahwa pemerintah terkesan 'mencicil' penyelesaiannya tanpa adanya langkah konkret yang diumumkan kepada publik.