RIAU24.COM -  JAKARTA- Kecaman keras saat ini tertuju ke BPJS Kesehatan. Hal itu setelah diberlakukannya aturan tentang urun biaya BPJS Kesehatan yang diberlakukan terhadap masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Kecaman keras itu datang dari BPJS Watch. Seperti dituturkan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, kebijakan urun biaya itu tidak tepat sasaran. Pasalnya, enyalahgunaan layanan kesehatan tidak hanya datang dari peserta, melainkan juga pihak rumah sakit (RS) dan dokter.

Ia kemudian mengambil contoh, berdasarkan aduan yang diterima BPJS Watch, seorang ibu mengaku pernah dipaksa dokter di sebuah RS untuk melakukan persalinan dengan operasi caesar. Padahal, ia mengklaim mampu melahirkan secara normal.

"Ternyata, kata dokter kalau persalinan caesar yang harganya lebih tinggi, di-cover oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan, persalinan normal tidak. Padahal, di-cover juga," terangnya, Senin 21 Januari 2019.

Kepada cnnindonesia.com, Timboel mengatakan, persalinan caesar menjadi salah satu jenis layanan yang membuat BPJS Kesehatan merogoh kocek cukup dalam. Dari catatan yang ada pada pihaknya, pada periode Januari-November 2018, eks PT Asuransi Kesehatan (Persero) tersebut tercatat membayar Rp3,2 triliun untuk membiayai 584 ribu proses persalinan caesar.

Padahal, pada kurun waktu yang sama, pengeluaran untuk sekitar 300 ribu persalinan normal hanya berkisar Rp400 miliar.