RIAU24.COM -  Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir berkemungkinan besar terancam gagal. Hal itu setelah Presiden Joko Widodo menetapkan ada syarat yang harus dipenuhi pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia itu. Yakni harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya, Abu Bakar telah dengan tegas menolak syarat tersebut.

Pernyataan Jokowi tersebut juga berbeda dengan yang telah disampaikan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, yang ikut mengupayakan pembebasan terhadap Abu Bakar. Sebelumnya Yusril menyatakan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Solo, itu dinyatakan bebas tanpa syarat atas pertimbangan dari presiden.

Menurut Jokowi, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dilakukan melalui opsi bebas bersyarat. Karena itu, ada aturan yang harus dipenuhi Ba'asyir.

"Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 Januari 2019.

Menurutnya, alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba'asyir memang menjadi pertimbangan untuk pembebasan bersyarat itu.

"Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan ustaz Abu Bakar Ba'asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan," imbuhnya.