RIAU24.COM - Pasca menarik diri dari perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah (INF), Rusia akan mengembangkan rudal jarak menengah jenis baru. Keputusan itu datang sebagai tanggapan terhadap Amerika Serikat (AS) yang menangguhkan tanggung jawabnya atas perjanjian INF.

"Saya setuju dengan proposal untuk membuat rudal jarak menengah hipersonikberbasis darat," kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri seperti dikutip dari Sindonews mengutip RT, Minggu 3 Januari 2019.

Dia juga mendukung saran militer untuk membuat model rudal jelajah Kalibr yang berbasis di darat, yang saat ini dipasang di pesawat, kapal perang, dan kapal selam.

Namun, Putin menjelaskan, jika Moskow mengakuisisi rudal jarak pendek dan menengah, mereka tidak akan mengerahkannya ke Eropa atau wilayah lain di dunia kecuali Washington terlebih dahulu melakukannya.

Sementara itu Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menjelaskan bahwa membuat senjata baru itu akan menjadi tindakan pembalasan terhadap AS. Shoigu menuding AS telah mengembangkan rudal jarak pendek dan jarak menengahnya sendiri dalam pelanggaran nyata dari Perjanjian INF.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga menekankan bahwa Washington telah melakukan pelanggaran langsung atas perjanjian yang ditandatangani pada 1987 itu. AS telah menempatkan peluncur Mk 41 di Eropa sebagai bagian dari program pertahanan rudal AS. Peluncur itu benar-benar mampu membawa rudal Tomahawk jarak menengah dan itu dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa modifikasi.

Putin mengumumkan sebelumnya bahwa Rusia menghentikan keikutsertaannya dalam Perjanjian INF. Ini dilakukan sebagai tanggapan atas penangguhan enam bulan perjanjian oleh Washington.

Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) melarang semua rudal darat dengan jarak antara 500 dan 5.500 km, serta peluncur mereka. AS mengancam akan membatalkan kesepakatan, kecuali Moskow menghentikan pengujian dan menyerahkan rudal 9M729, yang menurut Washington melebihi batas yang diizinkan. Rusia membantah tuduhan itu, dengan menegaskan bahwa tes itu dilakukan sesuai dengan perjanjian.