RIAU24.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Hal itu terkait
pernyataan LBP yang mengaku tak segan mengeluarkan Indonesia dari Kesepakatan Paris. Langkah itu akan ditempuh, jika kebijakan diskriminasi Uni Eropa, terhadap minyak kelapa sawit masih terus berlanjut.

Menurut Manajer Kampanye Walhi, Yuyun Harmono, pernyataan Luhut tersebut merupakan pernyataan serampangan. Pihaknya menduga, pernyataan seperti muncul karena LBP gagal menyelesaikan tugasnya memimpin delegasi Indonesia untuk menuntaskan kampanye hitam sawit di Eropa, pada tahun lalu.

"Saya kira, pernyataan Menko Maritim serampangan aja, karena dia panik. Upaya lobi-lobi yang dilakukan, tidak menghasilkan apa-apa. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, dia malah salahkan semua pihak, termasuk Kesepakatan Paris," ujarnya, Jumat 29 Maret 2019 di Kantor Walhi, Jakarta.

Dilansir viva, pernyataan LBP tersebut dinilainya sangat bertentangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang mendukung Kesepakatan Paris pada 2015. Kala itu, Jokowi komitmen untuk terus terlibat dalam usaha menurunkan emisi dunia, dengan kontribusi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan global.

"Ini penting dicatat, komitmen Presiden tidak bisa serta merta dibantah menterinya. Ini jadi kontradiktif, Presiden menyatakan terlibat menurunkan emisi tingkat global. Menterinya lakukan itu, demi kepentingan perdagangan dan ekonomi, dan buka mewakili kepentingan rakyat, tetapi kepentingan korporasi sawit," tegasnya lagi.