RIAU24.COM -  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan sampai tampak bahlul (bodoh) di hadapan rakyat. Hal yang sama juga ditujukannya kepada Bawaslu.

Hal itu terkait dengan begitu maraknya sorotan terhadap dugaan pelanggaran yang marak terungkap dalam perhelatan Pilpres dan Pemilu 2019 kali ini.

Fahri menilai, dua lembaga yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan  kegiatan politik rutin lima tahunan itu, dinilai belum bisa menjawab keresahan dan respon masyarakat, terkait dugaan pelanggaran itu.

Menurutnya, pada saat ini, rakyat lebih pintar dari negara. Sebab, rakyat yang memiliki hak pemilih mempunyai akses teknologi dan juga bisa belajar secara masif.

"Mereka melakukan belajar sendiri secara masif. Ada alumni ITB, universitas yang bikin web, jago IT dan banyak lainnya," kata Fahri dalam acara Catatan Demokrasi Kita 'Gonjang Ganjing Pemilu' di tvOne, Selasa malam 23 April 2019.

Dia meminta, sebaiknya sebagai penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu memiliki sistem yang bisa menjawab kerisauan rakyat. Laporan dugaan kecurangan yang ramai di media sosial harus direspon dengan cepat.

Fahri menilai, KPU dan Bawaslu tampak kewalahan menghadapi banjirnya kapasitas publik yang ikut mengawasi pemilu. Fahri juga heran dengan cara KPU yang terkesan lamban dalam menjawab laporan dari rakyat.

"Kita ini jangan naif. Raksasa rakyat Republik Indonesia ini kita memang punya kapasitas yang lebih hebat, maka itu kita sebagai lembaga penyelenggara harus lebih jago dari rakyat kita. Jangan kemudian kita kelihatannya bahlul di depan mereka, sekali kagi lubang-lubang ini akuin saja," tuturnya dilansir viva.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan tak menampik kurang agresif menjawab kerisauan rakyat yang menyampaikan protes dugaan kecurangan di media sosial.

"Memang KPU-Bawaslu perlu agresif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kenapa, karena ini penting, KPU berkewajiban menyampaikan ke masyarakat (itu) dari informasi yang tak benar," ujarnya. ***