RIAU24.COM -  BENGKALIS - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kabupaten Meranti tuntut 3 bulan kurungan penjara pasca sidang lanjutan di PN Bengkalis atas dugaan terhadap tindak pidana pemilu (TPP) calon legislatif Kabupaten Meranti dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dengan 3 bulan tuntutan kurungan penjara tersebut, terdakwa HA saat didampingi pengacaranya langsung melakukan pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Jumat 3 Mei 2019.

Terdakwa HA bersama kuasa hukumnya Aziun Asyaari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Meranti Tohodo Naro, dan Ketua Majelis Hakim Annisa Sitawati didampingi dua Hakim anggota Wimmi D Simarmata dan Mohd Rizky Musmar.

Dalam pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum HA, Aziun Asyaari menyampaikan dihadapan majelis hakim, bahwa perkara tersebut sudah kadaluarsa melebihi dari 14 hari.

Rekaman sebagai barang bukti diperoleh secara ilegal. Dan soal dilaporkan melakukan kampanye, juga tidak terpenuhi, lantaran acara tersebut sebatas silaturahmi di lokasi dapil, terdakwa dan HA masih sebagai anggota DPRD Meranti.

"Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terhadap klien kami dari segara tuntutan, mengembalikan nama baik terhadap terdakwa dan untuk biaya perkara dibebankan ke Negara. Tapi apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, maka jatuhkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,"ungkap kuasa hukum HA dihadapan majelis hakim.