Menu

Pertemuan Trump Dengan Kim Jong Un Dituding Cuma Ajang Foto-foto

Siswandi 1 Jul 2019, 12:13
Presiden AS Donal Trump bersalaman dengan penguasa Korea Utara Kim Jon Un di kawasan Zona Demiliterisasi antara Korut dan Korsel. Foto: int
Presiden AS Donal Trump bersalaman dengan penguasa Korea Utara Kim Jon Un di kawasan Zona Demiliterisasi antara Korut dan Korsel. Foto: int

RIAU24.COM -  Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menuai kritik dari kalangan sendiri di Amerika. Kritikan datang dari anggota partai Demokrat  yang mencalonkan diri ke Pilpres AS 2020.

Para politisi itu menilai, pertemuan yang mendapat sorotan dari banyak kalangan di dunia itu, kurang memiliki substansi. Kedatangan Trump ke Korea Utara juga dituding cuma untuk ajang foto-foto.

Seperti diketahui, Trump dengan Kim Jong Un bertemu di Zona Demiliterisasi pada Minggu (30/6) wajtyu setempat. Pertemuan itu terjadi setelah Trump melontarkan undangan via Twitter sehari sebelumnya, Sabtu (29/6/2019) waktu setempat.

Keduanya bertemu di DMZ yang selama 66 tahun memisahkan Korut dan Korsel sejak berakhirnya Perang Korea. Kim Jong-Un dan Trump saling berjabat tangan di area itu, sebelum Trump akhirnya menginjakkan kaki ke dalam wilayah Korut. Pertemuan itu juga membuat Trump mencetak sejarah sebagai Presiden AS pertama yang menginjakkan kaki ke wilayah Korut.

Dilansir Reuters, Senin 1 Juli 2019, para kritikus dari Partai Demokrat menuding, pertemuan hanya sebagai aksi publikasi. Trump dinilai telah menyia-nyiakan langkah simbolis ketika ada sedikit peluang bahwa Korea Utara telah mengambil langkah-langkah yang berarti menuju denuklirisasi.

"Presiden kita tidak boleh menghambur-hamburkan pengaruh Amerika pada operasi foto dan bertukar surat cinta dengan diktator yang kejam," kata Senator A.S. Elizabeth Warren melalui akun Twitter miliknya, dilansir detik Senin 1 Juli 2019.

Sementara itu, rekan Warren yang juga senator AS, Bernie Sanders dan Kamala Harris, menyebut acara itu "photo-op."  

Sanders mengatakan dia tidak menyalahkan Trump karena bertemu dengan Kim. Namun dia menanyakan dampak dari pertemuan itu.

"Apa yang akan terjadi besok dan lusa? Dia telah melemahkan Departemen Luar Negeri. Jika kita akan membawa perdamaian ke dunia ini, kita membutuhkan Departemen Luar Negeri yang kuat, kita perlu bergerak maju secara diplomatis, tidak hanya melakukan peluang foto," tuturnya.

Sedangkan politisi Demokrat lainnya, Julian Castro menilai Trump telah mengangkat profil seorang diktator dengan bertemu Kim sebanyak tiga kali dan tanpa menunjukkan apa-apa dari pertemuan tersebut. Pasalnya, Korut dinilai belum memenuhi komitmen yang dibuat dalam pertemuan Trump dan Kim Jong Un pada pertemuan sebelumnya.

Dipuji
Sementara itu, penilaian terbalik datang dari kubu Korut. Dilansir AFP, kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA) menyebutkan kedua pemimpin dalam pertemuan itu sepakat 'melanjutkan dan mendorong dialog produktif untuk membuat terobosan baru dalam denuklirisasi Semenanjung Korea'.

"Para pemimpin tertinggi DPRK (Korut) dan AS saling bertukar jabat tangan bersejarah di Panmunjom.
Peristiwa yang luar biasa," ungkap KCNA.

KCNA sendiri menyebutnya sebagai 'momen bersejarah' dan menjadikannya sebagai 'yang pertama dalam sejarah' seorang Presiden AS yang masih menjabat menginjakkan kaki ke wilayah Korut.

Gambar-gambar pertemuan Kim Jong-Un dan Trump -- termasuk foto-foto keduanya muncul dari sisi berbeda untuk berjabat tangan dan melangkahi perbatasan -- dipajang sebagai sampul surat kabar Korut, Rodong Sinmun. Total ada 35 foto yang dipublikasikan surat kabar resmi Korut tersebut.

Namun menurut analis dari Asan Institute of Policy Studies, Shin Beom-Chul, laporan KCNA dinilai sebagai 'propaganda khas Korea Utara yang memuja Kim sebagai pemimpin perubahan besar dalam geopolitik'.

"Tujuannya adalah memulihkan status tercoreng Kim setelah dia kembali dengan tangan kosong dari pertemuan puncak di Hanoi," ujar Shin merujuk pada pertemuan kedua Kim Jong-Un dan Trump di Vietnam pada Februari lalu yang gagal mencapai kesepakatan. ***