RIAU24.COM -  TEMBILAHAN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat dengar pendapat bersama ormas dan dinas terkait, membahas izin operasi gelanggang permainan (Gelper) yang diindikasi menjadi arena perjudian di kota Tembilahan.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, DPRD Inhil H Yusuf Said dengan menghadirikan perwakilan Badan Perizinan, Dinas Pariwisata, Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian, Ormas Pemuda Pancasila, MUI, FPI, serta ormas lainnya, Selasa 13 Agustus 2019.

Dari pemaparan Badan Perizinan Daerah, terungkap dari 4 Gelper yang ada di kota Tembilahan, Hanya 1 yang mengantongi izin, namun sudah habis masa berlakunya, sementara tiga Gelper lainnya tidak mengantongi izin usaha sama sekali.

"Sejak tahun 2016 dengan sistem OSS, kami tidak pernah mengeluarkan izin permainan. Pernah ada yang ingin mengajukan namun kami tolak sesuai Perda," ungkapnya.

Senada dengan Badan Perizinan, Kepala Dinas Pariwisata, Junaidi menjelaskan dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Inhil yang mengatur tentang arena permainan, hanya mencakup dua arena permainan yakni arena berkuda dan arena memanah, sementara untuk katagori arena permainan ketangkasan tidak ada dalam sistem OSS.

"Dalam Perda kita cuma ada dua arena permainan, arena berkuda dan arena memanah. Sejak tiga tahun terakhir, kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk arena permainan ketangkasan,