RIAU24.COM -  Kehadiran Presiden Jokowi di Bumi Papua, dinilai akan sangat strategis untuk mengatasi situasi di Papua yang sedang dilanda rusuh di beberapa tempat. Karena itu, Presiden Jokowi diminta segera datang ke Papua untuk menyelesaikan persoalan yang tengah memanas saat ini. Tak hanya itu, Jokowi juga diminta berkantor sementara di Jayapura.

Harapan itu dilontarkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, KH Saiful Islam Al-Payage.

“MUI Provinsi Papua meminta segera Presiden Joko widodo untuk turun ke Papua, kalau bisa berkantor di Jayapura. Karena persoalan ini bukan sepele, tapi ini persolaan yang sangat besar,” lontarnya, dilansir republika, Jumat 30 Agustus 2019 tadi malam.

Menurutnya, penanganan serius dari pemerintah pusat, sangat diperlukan. Hal itu mengingat kondisi saat ini sudah mengarah ke tindakan anarkis. Pihaknya khawatir, bila kondisi dibiarkan, bisa memicu terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Ini baru aja bakar-bakar gedung, bakar toko, bank, saya tidak tahu besok ini mereka bisa saling bunuh antarorang. Jadi saya harap kalau bisa besok presiden sudah di Papua untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.

Selain itu, jajaran Polri dan TNI di Papua dan Papua Barat juga diminta untuk selalu bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Karena, dia tidak ingin keberadaan TNI dan Polri di Papua justru menimbulkan persoalan baru dan membuat persoalan menjadi semakin rumit.

Seperti diketahui, munculnya aksi demonstasi yang berakhir dengan rusuh di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat, dipicu aksi penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang diwarnai dengan rasisme. Hal itu yang kemudian memantik amarah ribuan masyarakat Papua.

Awalnya, demonstasi yang berakhir dengan kerusuhan, terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) lalu. Dalam aksi itu massa membakar gedung DPRD Papua Barat. Aksi serupa terus menjalar ke daerah lain. Pada Kamis Kamis (29/8/2019), giliran warga Papua di Jayapura juga melakukan aksi serupa. Mereka membakar sejumlah perkantoran, seperti kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU. ***