RIAU24.COM -  Pengamat politik Dedi Kurnia menganggap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara terburuk dalam pemberantasan korupsi. Bahkan melebihi Presiden ke-2 RI Soeharto yang pemerintahannya punya catatan panjang korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN.

Pendapat ini muncul menyusul keputusan Jokowi menyetujui pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan DPR.

"Ini surpres (surat presiden) tercepat dalam sejarah pengajuan RUU, presiden punya waktu 60 hari untuk mengkaji usulan DPR, tetapi Jokowi secara singkat keluarkan surpres," kata Dedi Kurnia, melansir dari JPNN Jumat 13 September 2019.

Oleh karena itu, kata Dedi, wajar jika muncul asumsi publik bahwa presiden sejak awal telah menyetujui adanya skenario melemahkan KPK. Selain presiden, kata dia, DPR juga turut melemahkan KPK.

"Revisi UU KPK setali dengan proses seleksi capim KPK yang serba cepat dan tanpa mengindahkan kritik publik. Bahkan sebelum terpilih, para capim harus diintimidasi dengan kontrak yang ditawarkan DPR sebagai syarat keterpilihan," kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, terpilihnya 5 pimpinan KPK periode mendatang, terpaksa diterima publik dengan segala konsukuensi. Termasuk dengan kekhawatiran jika KPK mendatang tidak lagi produktif memberantas, tetapi lebih lunak pada koruptor.