RIAU24.COM -  Rabu 18 September 2019, Pemprov Riau telah menyatakan belum memerlukan satuan tugas (Satgas) Karhutla bantuan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pemprov Riau menganggap personil yang dimiliki masih mumpuni dan cukup untuk mengatasi Karhutla di Riau.

Hanya saja warga mengkritik sikap Pemprov Riau yang menolak bantuan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut. "Kenapa harus ditolak coba? Tenaga yang diperbantukan itu kan tidak memakai anggaran Pemprov Riau. Kalau dari Pemprov Riau yang harus membantu menyediakan akomodasi sampai konsumsi Satgas dari Jakarta itu, barulah keberatan. Ini enggak, aneh saja," sebut Hardi, warga Sukajadi kepada Riau24.com.

zxc1

Hardi menambahkan bahwa namanya orang ingin membantu, selayaknya bantuan tersebut diterima. "Misalnya ini rumah kita kebakaran, terus ada yang mau beri bantuan, sudah di bawa ember. Nah, kita yang rumahnya terbakar malah suruh yang mau bantu itu pulang. Karena kita menganggap bisa memadamkan sendiri. Kan aneh? Maunya itu bersinergilah. Jangan sok-sok hebat," ujar Hardi.

Hal serupa juga dikatakan Eri, karyawan swasta yang tinggal di Panam ini. "Kalau benar-benar Pemprov kuat kenapa sampai sekarang hotspot masih ada dan tidak teratasi? Kenapa?" tanya Eri.

zxc2

Bahkan Eri menuding bahwa Pemprov Riau menolak bantuan Anies Baswedan karena faktor gengsi. "Kalau kita butuh bantuan, terus ada yang mau bantu dan kita tolak. Apalagi kalau bukan jaga gengsi? Enggak usahlah gengsi-gengsian, orang niatnya baik kok ditolak. Kecuali ada motif lain," sebut Eri.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hotspot atau titik panas belum juga sirna. Sore ini saja BMKG mendata ada 74 titik hotspot di Riau. Tersebar di Inhil 15 titik, Inhu 19 titik, Pelalawan 14 titik, Rohil 11 titik. Lalu Bengkalis 1 titik, Kampar 8 titik, Kuansing 3 titik, dan Rohul 3 titik.