Kepala Perangkat Daerah Kembali Tak Hadiri Hearing Komisi II DPRD, Ini Respon Bupati Bengkalis
RIAU24.COM - BENGKALIS- Sejumlah pimpinan Kepala Perangkat Daerah (PD) tidak hadir hearing guna pembahasan serapan anggaran Tahun 2019. Padahal sudah berkali-kali diundang dan peringatkan untuk melakukan hearing.
Hearing tersebut bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis kini hanya bisa kembali memanggil serta menjadwalkan ulang agenda Hearing, Selasa, 29 Oktober 2019 besok.
zxc1
Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, dikomandoi oleh Rubi Handoko kerap dibikin kecewa oleh PD Pemkab Bengkalis. Pasalnya, setiap hendak melakukan hearing bersama, sejumlah PD hanya mengutus perwakilannya.
zxc2
"Sudah kita agendakan ulang. Kelanjutannya, hearing akan dilakukan Selasa, 29 Oktober 2019 lusa," kesal Ruby Handoko saat dikonfirmasi, Minggu, 27 Oktober 2019.
OPD yang diundang pada hearing yang akan dilaksanakan di antaranya Dinas Pertanian, Dinas PUPR, ULP dan Dinas Perkim Bengkalis. Disinggung langkah apakah Komisi II DPRD yang melemah dan tidak mampu menghadirkan kepala dinas PUPR dan Perkim. Apakah hearing mendatang tetap akan dilaksanakan?
"Kalau Kepala Dinas PUPR dan Perkim masih tetap tidak mau hadir dan pertanyaan apakah hearing tersebut akan dilanjutkan? Saya jawab nggak mungkin lah," tegas Akok diplomatis.
Sementara itu, menanggapi ketidak hadiran Kepala Perangkat daerah saat diajak Hearing oleh Komisi II DPRD Bengkalis tersebut, Bupati Bengkalis Amril Mukminin akan memanggil terkait kenapa persoalan ketidak hadiran Kepala Dinas tersebut.
"Saya akan panggil, kenapa tidak hadir. Sebelumnya memang ada kepala dinas yang tidak hadir, kebetulan bersama saya, saat itu kami bersama sama melakukan kunjungan kerja, tapi ini akan kita sampaikan, memang kalau saya peribadi tidak tau kalau ada undangan dari DPRD ini," ungkap Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.
Untuk kedepan, lanjut Amril Mukminin, jikapun ada kunjungan kerja bersama saya dilapangan, saya akan utamakan untuk menghadiri undangan haering tersebut. "Kita harus menjaga, pencitraan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif maupun semua pihak," pungkas Amril. (R24/Hari)