Diakui anggota komisi IV itu bahwa penanganan truck ODOL ini akan melibatkan lintas sektor diantaranya Jaksa, Polisi,  Dishub dan PUPR. Maka dari itu dengan banyaknya melibatkan instansi Ia berharap gubernur Riau bisa serius dalam menangani masalah ODOl ini apalagi banyak jalan Rusak di Riau akibatnya. 

"Sesuai pidato Gubernur beberapa waktu lalu 52 persen jalan di Riau hancur. Itu aja dana kita habis terkuras di situ. Maka dari itu dengan semangat bersama Gubernur harus serius menangani masalah ini, " jelasnya.

Terkait soal adanya perubahan Alat kelengkapan dewan (AKD) apakah mempengaruhi soal penertipan ODOL, Politisi Gerindra ini mengatakan tidak akan mempengaruhi sebab keputusan terkait penertipan ODOL itu bersifat kolektif dan kolegial. 

"Keputusan di komisi adalah keputusan bersama kolektif dan kolegial tidak bisa seorang ketua memutuskan sendiri, sebab ini lembaga bukan perusahaan, " terangnya. 

Husni juga meminta pusat mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di Riau agar keberadaan truk ODOl bisa ditertipkan. 

"Soal Korupsi di jembatan Timbang itu hal teknis. Kan ada CCTV, yang bisa di sesuaikan satu untuk pusat dan satu untuk provinsi sesuai tingkatan, "tutupnya.