RIAU24.COM - Masalah BPJS Kesehatan hingga kini masih menjadi perhatian publik. Tak hanya iurannya yang naik dua kali lipat, pihak BPJS Kesehatan membentuk kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menagih iuran kepada masyarakat yang menunggak.

Tak tanggung-tanggung, Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf menyebutkan telah menyiapkan sebanyaj 3.264 kader JKN yang siap menagih iuran yang menunggak.

Kader JKN tersebut akan melakukan penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan melalui tele-collecting, menelpon hingga SMS ke para peserta yang menunggak.
zxc1

Netizen pun ramai memberikan komentar mengenai kebijakan BPJS tersebut. Banyak netizen yang menyebutkan jika hal tersebut seperti debt collector hingga menilai sistem BPJS Kesehatan yang bobrok. Ini kata Netizen.

"Sistemnya bobrok malah bikin program debt collector. Duh malu sama swasta, 160rebu dah dapat unit link . Cepetan realisasi aja blokir sim, stnk dll jangan omdo doang. Liat ke depan makin merembet rusaknya," kata @abud91.

"Ngak.bayar kan ngak bisa berobat, kenapa nagih ? Sistem yg buruk perbaiki dulu. Betapa repotnya berobat lanjutan pake bpjs, harus antri daftar subuh dgn setumpuk fotocopian (fungsi barcode buat hiasan doang?), baru diperiksa jam 12, sore baru terima obat," ujar @adysulaksana269.
zxc2

"Kalau yang ditagih kagak punya uang mau ape?
Mau disita rumahnye? Ini iuran apa rentenir?" kicau @LikParjo.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan mencatat, sepanjang 2018, sekitar 12 juta jiwa atau 39 persen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tidak tertib membayar iuran. Adapun total PBPU BPJS Kesehatan mencapai 31 juta jiwa.

Selain mengingatkan dan mengumpulkan iuran, kader JKN juga diberi tugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai program JKN-KIS, pendaftaran peserta JKN-KIS, hingga memberi informasi dan menerima keluhan.