"Pinjaman itu harus dikaji matang jangan sampai ada masalah hukum di kemudian hari. Selain itu hutang itu harus selesai di masa Gubri sekarang tidak boleh melebihi jabatan Gubri,"ujarnya.

Sementara itu dalam paripurna pandangan fraksi terhadap RAPBD 2020 kemarin juru bicara fraksi Golkar Amyurlis juga tidak setuju adanya pinjaman daerah itu. Menurut pihaknya melihat resiko yang cukup besar kedepanya. 

"Fraksi Golkar  ingin mengingatkan ketidak setujuan rencana itu. Maka dari itu Fraksi dengan tegas menolak pinjaman dana itu, dan kita minta di tinjau ulang dan dikaji secara mendalam seperti yang disampaikan juru bicara fraksi PDIP almainis, Fraksi Demokrat Eva Yuliana , fraksi Gerindra, Pan dan PKB, "tuturnya.

Sebelumnya, Syamsuar menyebutkan akan melakukan pengajuan pinjaman sebesar Rp 4,4 triliun ke BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau ke BUMD Bank Riau Kepri (BRK), untuk membangun jalan di Riau sepanjang 500 kilometer (Km).