RIAU24.COM -  Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  Elfian menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan menteri pemuda dan olahraga, Imam Nahrawi terkait kasus suap dana hibah KONI. Atas putusan itu Hakim memutuskan Imam Nahrawi sah sebagai tersangka. 

"Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Elfian membacakan putusan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 12 November 2019.

Menurut Hakim proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan oleh KPK sudah sesuai prosedur. Dan status tersangka Imam di KPK pun tidak menyalahi prosedur hukum. Adapun dalil yang menjadi dasar Imam menggugat praperadilan KPK dimentahkan hakim tunggal Elfian.

Salah satu argumen yang disusun mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) melalui kuasa hukumnya itu mengenai legalitas tindakan KPK melakukan penahanan padanya berdasarkan UU KPK baru.

Dalam UU KPK baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019, tindakan hukum yang dilakukan KPK harus berdasarkan izin dari Dewan Pengawas. Namun hakim menilai tindakan hukum KPK terhadap Imam dilakukan sebelum tanggal 17 Oktober 2019 yang merupakan tanggal berlakunya UU KPK baru.

"Setelah mencermati bukti-bukti yang dilakukan termohon dilakukan di bawah tanggal 17 Oktober. Berarti semasa sebelum berlakunya undang-undang baru berarti tindakan tersebut adalah sah," kata Elfian.