RIAU24.COM -  JAKARTA  - Menteri BUMN, Erick Tohir memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019). Pemanggilan itu berkaitan dengan rencana menempatkan Ahok sebagai salah seorang Dirut salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Merespon rencana Erick Tohir tersebut, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212)  langsung bereaksi negatif. Menurut Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis, seluruh umat 212 dengan tegas menolak Ahok jadi Dirut BUMN. “Kami 100 persen enggak setuju,” tegas Hari seperti dilansir RMOL, Kamis (14/11/2019).

Hari juga menyampaikan, jika penolakan mereka tak digubris, PA 212 mengancam akan menerjunkan massa dalam jumlah yang sangat besar ke jalanan. “Akan ada gelombang besar untuk memprotes jika Ahok jadi masuk ke BUMN,” ancamnya.

Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret Ahok, yakni Rumah Sakit Sumber Waras harusnya lebih dulu dituntaskan. “Isu korupsi harus diselesaikan. Kalau tidak kan jadi memberikan kesempatan ke calon koruptor untuk jadi petinggi BUMN,” terangnya.

Hari juga menjelaskan, bahwa Ahok sama sekali tak pantas jadi petinggi karena dia mantan narapidana penista agama. “Kan itu termasuk cacat publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, kepada wartawan, Ahok mengaku dirinya akan dilibatkan untuk menjabat di salah satu BUMN. Namun Ahok enggan menyebutkan jabatan apa dan BUMN mana yang akan dia pimpin. “Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja. Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri,” ucap Ahok.

Ahok menambahkan, dia mulai menjabat di BUMN pada November atau Desember 2019. Namun untuk kepastiannya, Ahok meminta wartawan menanyakan langsung kepada menteri BUMN.***