RIAU24.COM -  Polemik rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama aliaa Ahok menjadi Direktur Utama (Dirut) BUMN masih menjadi kontroversi di publik. Berbagai kalangan menilai Ahok tidak memiliki pengalaman memimpin BUMN atau BUMD sehingga tidak tepat jika diangkat sebagai bos baru BUMN. Rencana ini juga dinilai kental dengan kepentingan politik.

“Ahok tidak mempunyai pengalaman memimpin perusahaan BUMN ataupun BUMD. Tidak bisa seenaknya mengangkat seseorang tanpa melihat kompetensi. Tidak bisa ditunjuk berdasarkan kepentingan politik atau like and dislike,” ujar Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati melansir dari Indonesiainside.id, di Jakarta, Rabu 13 November 2019.

Dia menilai pemerintah semestinya mengangkat bos baru BUMN berdasarkan kompetensi dan kalangan profesional. Terlebih lagi, BUMN memiliki talent pool yang difungsikan untuk mencetak calon pemimpin struktural yang kompeten, berkinerja cemerlang, dan profesional. “Jangan sampai kepercayaan publik terhadap pemerintah Joko Widodo menurun lantaran menunjuk Ahok menjadi Dirut salah satu BUMN,” tegasnya.

Enny menilai BUMN merupakan badan usaha milik negara dan dalam pengangkatan CEO atau Dirut membutuhkan pedoman yang merujuk pada Peraturan Pemerintah. Meski demikian, Enny tidak bermaksud menyerang personal Ahok atau siapa pun. “Namun pengangkatan CEO di BUMN haruslah berdasarkan kompetensi dan profesional,” tandasnya.