RIAU24.COM -  Kasus penyelundupan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Garuda Indonesia yang berhasil digagalkan oleh pemerintah, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara tetangga seperti Filipina, juga pernah mengalami masalah serupa.

Namun, berbeda dengan Indonesia, pemerintah Filipina punya langkah tegas dalam memerangi penyelundupan kendaraan. Diketahui, warga Filipina yang coba-coba menyelundupkan kendaraan secara ilegal, maka kendaraan yang diselundupkan tersebut bakal dimusnahkan.

DIbawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, tak hanya masalah penyelundupan kendaraan, ia juga sangat tegas dalam menangani kendaraan mewah yang mengakali pajak. Kendaraan mewah yang mengakali pajak di Filipina segera digilas oleh buldoser.

Terakhir, pemerintah Filipina menggilas sebuah Ferrari 360 Spider. Importir Ferrari 360 Spider tersebut dikatakan telah mengakali pajak impor.

Pada 2018 pemerintah Filipina memusnahkan lebih lebih dari 20 mobil mewah dengan buldoser. Mobil yang dihancurkan beberapa ada yang harganya mencapai USD 115.000 atau sekitar Rp 1,5 miliar. Mobil mewah yang dihancurkan antara lain merek Audi, BMW, Corvette Stingray, Jaguar, dan Lexus.

Kemudia, pemerintah Filipina juga menggilas 14 kendaraan, di antaranya adalah Maserati Quattroporte, Porsche 911 GT3, BMW Alpina B12, BMW Z1, Opel Manta, Renault 5, dan delapan mobil Mercedes Benz.

Motor yang diimpor tak sesuai aturan pun habis digilas. Tahun 2018, sebanyak 112 unit motor Vespa baru, motor BMW bekas, motor gede Harley-Davidson, dua unit motor Triumph dilindas buldoser hingga menyisakan puing. Mobil Mitsubishi Pajero, dua unit Land Rover, Volvo, Ford Ecoline 2002 dan Ford Ecoline E350 2005 turut dihancurkan.

Sejak tahun 2002, mantan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo memperkuat industri otomotif lokal dan mengurangi tindak penyelundupan. Duterte tidak ingin menjual mobil hasil selundupan karena khawatir mobil-mobil itu akan kembali jatuh ke tangan sindikat penyelundup.

Melalui kebijakan ini, Presiden Filipina ingin memberi pesan yang jelas kepada para importir ilegal, bahwa mereka tidak diberi ruang gerak untuk menjalankan bisnisnya. Dan Duterte memilih cara yang ekstrem untuk menanganinya.

 

 

 

 

R24/DEV