RIAU24.COM -  JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pimpinan DPR sedang fokus untuk golkan Panitia Khusus (Pansus) Kasus Jiwasraya.

Sedangkan untuk kasus Asabri, kata Dasco masih baru usulan. "Saya pikir satu-satu dulu. Saya pikir ini baru Jiwasraya, nanti kita tuntaskan. Kemenhan Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

zxc1

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, untuk kasus Asabri kini tengah dimulai pembenahan oleh Kementerian BUMN. Sejumlah direksi juga disebut bakal diganti.

"Kami dapat juga bahwa sejak awal kementerian pertahanan yang membawahi Asabri juga sudah melakukan inventarisir-inventarisir, pembenahan-pembenahan, dan sebentar lagi saya dengar akan ada pergantian direksi untuk memudahkan kementrian pertahanan melakukan investigasi yang dianggap perlu," ungkap Dasco.

zxc2

Sedangkan untuk Jiwasraya, kata Dasco memang layak untuk dibentuk Pansus karena kerugian negara atas kasus tersebut cukup besar.

"Sebagai pimpinan DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan, saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja, dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, dan lalu kemudian solusinya bagaimana, karena kan ini uang masyarakat banyak," tutupnya.

Untuk partai sendiri saat ini, sudah banyak yang mendukung seperti PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Dewan PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. Mengingat kerugian amat besar yang ditimbulkannya.

"Karena kerugiannya sangat besar, di atas Rp 13,7 triliun. Itu merugikan nasabah tidak kurang dari 5 juta nasabah dan bahkan sebagian dari Korea, sekitar 400-an orang dari Korea. Itu sangat memprihatikan dan harus dibongkar tuntas," ujarnya beberapa waktu lalu.

Hal yang sama juga diutarakan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyano.

"Termasuk pansus, itu kan kesepakatan di DPR. Sekiranya langkah-langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut, kami akan memberikan dukungan," katanya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, partainya mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya yang akan digagas di DPR untuk mengusut penyebab gagal bayar perusahaan asuransi milik negara tersebut.

"Kami mendukung keberadaan pansus itu (Jiwasraya) supaya jelas," katanya.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, pansus tak akan mengganggu proses hukum Jiwasraya yang sudah berjalan di Kejaksaan Agung. Di sisi lain pansus mengungkap permasalahan tersebut secara politik. (R24/Bisma)