RIAU24.COM -  Didampingi Sekretaris Komisi III Eva Yuliana dan beberapa anggota komisi lainnya, Syamsurizal, Tadi Sianturi, Sugeng Pranoto serta James Pasaribu Wakil Ketua Komisi III Karmila Sari menegaskan pihaknya sudah melimpahkan persoalan Hotel Aryaduta  kepada  Biro Perekonomian Pemprov Riau  agar operasional Aryaduta di tutup.

"Surat sudah dilayangkan , Biro  Ekonomi , kita minta dilakukan appraisal,  agar mereka setuju 20 persen , "ujar Karmila. Senin 20 Januari 2020.

Hal senada juga ditekankan Sekretaris Komisi III Eva Yuliana yang menyebutkan, Komisi III dalam Hearing diremehkan pihak pengelola Aryaduta Lippo Karawaci dengan hanya mengirimkan perwakilannya yang tidak bisa mengambil keputusan.

"Kami minta Direktur Utamanya datang , tapi hanya mengutus pegawai yang tidak bisa membuat keputusan, kami tidak  di hargai maka memang tercetus untuk menutup Aryaduta, kita tegas minta di tutup,"sebut Eva Yuliana. 

Komisi III menurutnya juga meminta adendum Pemprov dengan Aryaduta yang menyinggung kontribusi 20 persen namun belum bisa di setujui pihak Lippo Karawaci sebagai pengelola.

"Kita tetap akan bersikap tegas untuk menutup Aryaduta, kalau dewan saja dipermainkan maka bagaimana dengan Pemprov, kita inginkan operasional ditutup," ujarnya.

Politisi Demokrat Riau itu menambahkan , batas limit pembekuan operasional Aryaduta sampai 31 Januari, bila tidak juga tercapai kesepakatan maka lanjutnya dewan  akan panggil kepala daerah dalam Hearing yang akan datang agar mereka tahu persoalan sebenarnya di Aryaduta sehingga ada kesepakatan yang jelas  dan tidak di permainkan oleh  perusahaan pihak Lippo Karawaci yang mengklaim selalu rugi.

"Dewan memang tidak bisa menjadi eksekutor, tapi dewan bisa menjadi pengawas langsung, " ujarnya. 

Disisi lain anggota komisi III lainnya Sofyan Siroj Abdul Wahab juga menjelaskan  komisi III mempunyai  perhatian serius kepada PAD  Pemprov Riau  agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat Riau terwujud melalui PAD.

Untuk itu menurutnya Komisi III bersungguh-sungguh ingin bermitra dan bersinergi dengan Pemprov karena sama-sama di bawah Kemendagri.

"Kita berkomitmen untuk meningkatkan PAD maka mindset pemprov di harapkan berubah sejalan dengan komisi III untuk mendapatkan hasil PAD yang maksimal ," jelasnya.