Apa sebenarnya alasan mereka (Dinas PUPR Provinsi) tidak mau membayar, ataukah memang ada penolakan. Menurutnya, Hal ini disebabkan pembayaran untuk 5 KK ini, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan terdahulu. Padahal di Tahun 2008 lalu lebih dari Rp. 1,5 Milyar untuk bangunan Rumah, Warung dan Tanah ini.

"Tetapi sekarang hanya mau dibayar di bawah Rp 700 Juta, kan sudah sangat jauh berkurangnya. Misalnya Rumah dan Tanah Madison hanya Rp. 100 Juta (2019), padahal tahun 2008 dulu Rp. 216 Juta (Berkurang Rp. 116 Juta). Rumah, Warung dan Tanah Sudarti hanya Rp. 300 Juta lebih (2019), padahal tahun 2008 dulu dihargai Rp. 700 Juta lebih (Berkurang Rp. 400 Juta lebih). Rumah dan Tanah Sien hanya Rp. 65 Juta (2019), padahal 2008 dulu dihargai Rp. 240 Juta (Berkurang 175)," jelasnya.


Dijelaskannya, Sebenarnya 5 KK yang belum dibayarkan uang ganti rugi (Sesuai kesepakatan terdahulu), sebenarnya mau saja dipindahkan ke daerah lain, asalkan dibangunkan rumah.