Menu

Digaji Rendah, Puluhan Guru Honorer Mengadu ke DPRD Riau Minta Dijadikan PNS

Riko 6 Feb 2020, 21:20
Foto (istimewa)
Foto (istimewa)

RIAU24.COM -  Puluhan Guru Honorer se Riau yang tergabung dalam KTKHNK 35 + mendatangi kantor DPRD Riau. Kedatangan tenaga pendidik itu untuk mengadukan nasipnya yang sampai saat ini belum diangkat menjadi PNS.

"Kami datang ke sini untuk mengadukan nasip kami kepada DPRD Riau sebagai pendidik yang belasan tahun mengabdi tapi belum diangkat menjadi PNS, " kata Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Riau, Eko Wibowo. Kamis 6 Februari 2029.

Selain itu kedatangan ke DPRD Riau katanya juga mengeluhkan soal gaji tenaga honorer yang dibawah UMR. Baik guru honorer yang di SK-kan Gubernur, Kepala daerah dan kepala sekolah atau honorer komite. 

"Ada kami yang digaji 300 ribu sampai 1 Juta, ini sangat miris bagaimana kami menghidupi keluarga. Dan kami juga minta DPRD Riau memberikan masukan kepada kepala daerah khususnya di Pekanbaru yaitu walikota dan DPRD soal pernyatan mereka yang mengatakan bahwa gaji honorer ini membebani pemerintah padahal kita tau kami ini mencerdaskan anak bangsa, " terangnya. 

Mengapi hal itu ketua DPRD Riau Indra Guwanan Eet yang didampingi anggota DPRD Riau dari komisi V Agung Nugroho mengatakan akan meperjuangkan nasip para guru honorer ini. 

"Apa yang menjadi tuntutan bapak dan ibu akan saya sampaikan ke DPR RI untuk disampaikan kepada presiden Jokowi terkait nasip guru honorer ini. Mudah-mudah perjuangan yang dilakukan bisa ditanggapi oleh presiden dengan mengeluarkan kepres, " terangnya. 

Sementara Agung mengatakan dirinya sangat prihatin terkait nasip guru-guru honorer ini. Dia melihat ada kesenjangan antara honorer dan PNS. Untuk itu dirinya setuju guru honorer yang mengabdikan diri puluhan tahun ini diangkat menjadi PNS. 

"Saya setuju para guru honorer ini diangkat PNS tampa tes, dan gajinya diatas UMR. Apalagi mereka sudah lama mengabdi hingga mencapai 17 tahun," tuturnya. 

Diakhir pertemuan tuntutan guru honorer langsung diserahkan secara simbolis kepada ketua DPRD Riau untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.