RIAU24.COM - Meskipun pemerintah telah menyuntik dana sebesar Rp 13,5 triliun, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit hingga Rp 15,5 triliun.

Dilansir dari Viva.co.id, Rabu, 19 Februari 2020, BPJS juga memiliki utang pembayaran layanan kesehatan terhadap 5.000 fasilitas kesehatan (faskes) dan rumah sakit. Maka itu, BPJS Kesehatan dikategorikan gagal bayar.

"Sekarang masih Rp15,5 triliun dan lebih dari 5.000 faskes yang belum dibayar penuh. Ini situasi yang dihadapi BPJS hingga kini," kata Sri Mulyani.

zxc1

Dia menjelaskan, jika BPJS tak disuntik dana sebesar Rp13,5 triliun pada 2019 kemarin, maka BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit hingga Rp32 triliun.

"Semua faskes, RS sudah alami gagal bayar, kompensasi yang cukup kronis. Situasi itu harus dipecahkan meskipun kami tetap akan perbaiki data," kata dia.

Untuk menyelamatkan BPJS, pemerintah telah menganggarkan suntikan dana tambahan sebesar Rp48 triliun yang berasal dari APBN 2020. Dana tersebut dianggarkan untuk membayarkan iuran para peserta bantuan iuran (PBI), baik ASN, TNI maupun Polri.
zxc2

"Diharapkan akan mampu berikan tambahan penerimaan dari BPJS, sehingga dia bisa penuhi kewajiban yang tertunda," ucapnya.