Namun, legislator Delhi Atishi tweeted bahwa tindakan keras harus diambil terhadap penyelenggara karena "perintah pemerintah Delhi telah secara tegas melarang pertemuan lebih dari 200 orang pada 13 Maret itu sendiri".

Menurut seorang pejabat senior yang dikutip dalam surat kabar The Hindu, Kementerian Dalam Negeri diatur untuk membuat daftar hitam yang berisi ratusan pengkhotbah dari Indonesia yang menghadiri Tablighi Jamaat tersebut.

"Mereka datang ke sini dengan visa turis tetapi berpartisipasi dalam konferensi keagamaan. Ini adalah pelanggaran aturan visa. Kami akan membuat daftar hitam sekitar 800 pengkhotbah Indonesia sehingga di masa depan mereka tidak dapat memasuki negara itu," kata pejabat itu dengan syarat anonimitas, seperti dilansir dari Aljazeera.

Yasmin Kidwai, seorang anggota dewan dari daerah Nizamuddin tempat jamaah berlangsung, bertanya mengapa pemerintah telah mengeluarkan visa kepada mereka. "Mengapa tidak ada batasan visa?"

Pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa sebelumnya telah dikritik karena cara Modi mengumumkan penguncian itu hanya beberapa jam sebelum diberlakukan.

Waktu pengumuman itu membuat ratusan ribu pekerja migran terdampar di kota-kota, memaksa banyak orang untuk mencoba berjalan ratusan kilometer ke desa mereka. Foto-foto pekerja yang terdampar menunjukkan pemerintah Modi dalam cahaya yang buruk.