"Orang-orang ini paling berisiko terinfeksi jika siapa pun di antara kerumunan besar ini terinfeksi. Ini benar-benar menempatkan masyarakat setempat pada risiko tinggi di mana tidak ada tes yang tersedia, dan sebagian besar pekerja ini berasal dari daerah miskin dan terpencil," katanya. kata dalam sebuah pesan.

Tenner mengatakan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menahan virus, dan mengkritik militer karena terlalu "sibuk membom dan membunuh di Negara Bagian Rakhine dan wilayah etnis lainnya."

"Dalam situasi epidemi global, akan baik untuk melihat akhir dari serangan terhadap orang-orang etnis," katanya.

Mereka yang tinggal di kamp sementara Myanmar untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sipil juga bersiap menghadapi kemungkinan krisis. Human Rights Watch menyebut kamp-kamp itu, yang dihuni oleh sekitar 350.000 orang, sebagai "COVID-19 tinderboxes".

"Bertahun-tahun konflik, penelantaran, dan kebijakan kasar oleh pemerintah dan militer Myanmar telah menyebabkan ratusan ribu orang terlantar duduk di jalur bencana kesehatan masyarakat," kata Direktur HRW Asia Brad Adams dalam sebuah pernyataan.

Orang miskin di Myanmar juga menghadapi pilihan yang sulit antara berpotensi mengekspos diri mereka terhadap virus, atau menerima pemasukan yang tidak mampu mereka lakukan.