RIAU24.COM -  Sorotan datang anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan wabah virus Corona di Tanah Air. Pasalnya, ia melihat ada sesuatu yang ganjal dalam anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk memberantas virus tersebut. 

Di antaranya adalah, anggaran yang disediakan Pemerintah RI lebih kecil Malaysia. Padahal, rakyat Indonesia jauh lebih banyak daripada negara tetangga itu. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan adanya penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam anggaran tersebut.

Dilansir vivanews, Selasa 7 April 2020, penilaian dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan. Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memasukkan penyertaan modal BUMN tersebut. 

Karena kebijakan itu menimbulkan kesan BUMN lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat. Sebab menurutnya, seharusnya kebijakan fiskal fokus mengatasi krisis kesehatan khususnya wabah virus Corona yang melanda Indonesia saat ini, bukan untuk hal yang lain. 

Dia juga mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi covid 19 dibandingkan negara tetangga Malaysia. 

"Kenapa Indonesia jauh lebih kecil anggaran Pandemic Covid-19-nya, jika dibandingkan dengan Malaysia? Indonesia 2,5 persen dari PDB (produk domestik bruto, red) sedangkan Malaysia resmi 10 persen dari PDB. Sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar," lontarnya.

Dia juga mejelaskan bagaimana cara kerja stimulus 1 senilai Rp. 10,3T Triliun dan stimulus Ke-2 senilai 22,5T serta kebijakan fiskal yang diumumkan Presiden senilai 405,1 Triilun yang terbagi dalam 4 komponen. 

Komponen terkecil adalah sektor kesehatan dan persiapan, berikutnya bahwa kebijakan fiskal tersebut tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan serta mampu menahan pertumbuhan menuju minus 0,4 persen.

"Kenapa ada skema penyertaan modal Ke BUMN dalam penyaluran paket kebijakan fiskal pandemic Covid -19, Jangan sampai ada hubungan dengan Jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra," ingatnya. 

Karena itu, DPR menekankan pelebaran defisit anggaran dari 1,76 persen menjadi 5,07 persen dari PDB pada APBN 2020, agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengamat sosial (sosial safety net).

Ditambahkannya lagi, APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju.

"Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan  secara  kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak  penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik," ujarnya.

"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5 persen, Malaysia 4,37 persen, Thailand 2,35 persen, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02 persen," ujarnya lagi. ***