RIAU24.COM -  Wakil ketua DPRD Riau Asri Auzar meminta bupati atau walikota agar agresif untuk meminta dana ke pemerintah provinsi dan pusat ditengah wabah virus corona saat ini melalui program kartu pra kerja. 

Hal ini diminta Asri karena pemerintah pusat telah memberi jatah lebih dari 92 ribu Kartu Pra Kerja untuk masyarakat di Provinsi Riau. Program tersebut merupakan salah upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi virus corona (covid-19). 

"Yang memiliki warga itu adalah Kabupaten/Kota atau Bupati dan Walikota. Mereka yang tahu berapa banyak warganya yang terdampak virus corona atau covid-19. Salah satu yang berdampak akibat pandemi COVID19 yaitu sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait kartu tersebut, "katanya.

"Mohon diinformasikan kepada masyarakat dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat rumah, nomor HP atau WA, domisili pekerjaan, status profesi, dan alamat emai. Pendaftaran sudah dibuka,"tambahnya.

Gubernur Riau mengatakan, bahwa saat ini Dinas Ketenaga Kerjaan di masing-masing kabupaten dan kota setempat masih melakukan pendataan masyarakat yang menjadi prioritas pada program tersebut.

Ditakatan Asri, Kartu Pra Kerja sendiri diperuntukkan bagi pekerja sektor formal korban PHK serta yang dirumahkan tidak terima gaji dari perusahaan, pekerja harian di sektor formal dan kesulitan usaha, pekerja di sektor informal lainnya, UMKM yang kesulitan usaha serta TKI yang dipulangkan.

"Dampak pandemi virus corona yang menyebabkan semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi masyarakat. Kita di DPRD Riau penyambung Kepala Daerah, untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur,"kata Asri. 

Untuk itu menurut ketua Demokrat Riau itu, Bupati atau Walikota agar melibatkan RT/RW mendata semua warga berada diwilayahnya masing-masing untuk diusul mendapatkan kartu Pra Kerja. Karena menurutnya warga yang prioritas menerima program kartu prakerja ini mereka.

"Datanya jangan sampai salah sasaran, berapa banyak ojek-ojek online yang tidak bergerak sekarang, pedagang yang tidak lagi berjualan. Data ini harus tepat,"tutup Asri.