RIAU24.COM -   Pengadilan tinggi Malawi untuk sementara waktu melarang pemerintah menerapkan penguncian selama 21 hari demi mengekang coronavirus menyusul petisi oleh kelompok hak asasi manusia.

Hakim Kenyatta Nyirenda pada hari Jumat mengesampingkan penguncian itu sebagai tanggapan terhadap tantangan oleh Koalisi Pembela Hak Asasi Manusia Malawi (HRDC), yang berpendapat bahwa diperlukan lebih banyak konsultasi untuk mencegah bahaya bagi masyarakat termiskin dan paling rentan.

Pedagang skala kecil, seringkali orang muda, telah melakukan protes di tiga kota besar terhadap rencana penutupan, yang semula akan dimulai pada hari Sabtu, membawa plakat yang menyatakan bahwa akan lebih baik untuk tertular virus daripada mati kelaparan karena mereka tidak dapat bekerja.

Sebagian besar dari mereka yang melakukan protes meminta pemerintah untuk memberi mereka uang tunai dan pembagian makanan jika ada penguncian.

Ketua HDRC, Gift Trapence, mengatakan pengadilan telah memberi mereka bantuan sementara sambil menunggu peninjauan kembali dalam tujuh hari.

"Ya, kami telah diberikan perintah itu," katanya kepada kantor berita AFP. "Jadi, artinya adalah tidak ada kuncian selama tujuh hari ke depan."