RIAU24.COM -  Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, mendapat respon dari banyak kalangan muslim di Tanah Air. Salah satunya, datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siroj. Ia menilai, kebijakan itu diambil secara terburu-buru. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sendiri belum mengeluarkan keputusan, namun Kementerian Agama sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. 

Said Aqil Siroj menilai, sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia selalu melayani warganya yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima itu. Seharusnya, dengan pengalaman yang sudah sekian lama, pemerintah bisa mengantisipasi kondisi yang terjadi saat ini. Sementara yang terjadi saat ini, kesannya pemerintah semakin tidak cerdas dalam menyikapi kondisi. 

“Jadi haji pada tahun ini vakum. Tidak mengadakan haji tahun ini, dengan alasan Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apa dibuka atau tidak, sehingga persiapan tidak mungkin mungkin lagi maksimal,” ungkapnya, dalam akun Instagram @saidaqilsiroj53, Jumat 5 Juni 2020.

Karena kebijakan itu pula, umat Islam yang sudah daftar haji diminta untuk sabar dan menerima keputusan ini dan uang yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali.

Dilansir viva, Said Aqil punya beberapa catatan sendiri terkait hal itu. Di antaranya, pemerintah dianggap terlalu terburu-buru mengambil keputusan hingga mendahului keputusan pemerintah Arab Saudi. Seharusnya, tambahnya, pemerintah Indonesia menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terlebih dahulu, apakah akan membuka kegiatan penyelenggaran ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tidak

“Kalau pemerintah Arab Saudi menutup ibadah haji, baru kita terima dengan pertimbangan. Namun sampai hari ini pemerintah arab Saudi belum memutuskan apakah haji akan dilaksanakan atau ditutup,” ungkapnya.