RIAU24.COM -  Sejumlah nama kini sudah bermunculan, menyusul merebaknya wacara perombakan jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Tentu saja, kandidat yang paling banyak disorot adalah tentang siapa yang akan duduk di kursi nomor satu alias Direktur Utama. 

Dari sekian banyak nama yang bermunculan, sosok Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang saat ini menduduki posisi Komisaris Pertamina, terus menguat. Naiknya nama Ahok tidak terlepas dari adanya retorika memberantas mafia migas, yang hingga kini diduga kuat masih saja menggerogoti perusahaan plat merah tersebut. 

Dilansir sindonews, dalam pandangan pengamat energi, Marwan Batubara, sosok Ahok belum tentu tepat. Termasuk dengan wacana pemberantasan mafia migas, slogan yang sering menyertai Ahok.

"Terlepas bahwa pemberantasan mafia migas merupakan retorika baru dalam rangka menjustifikasi “pengangkatan” Ahok, rakyat harus sadar ketegasan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI tidak serta merta bisa menjadi jaminan akan mampu memberantas mafia migas. Sebab, upaya pemberantasan mafia migas sudah dilakukan Jokowi melalui pembentukan TRTKM pada November 2014," ujarnya, Selasa 9 Juni 2020.

Menurutnya, sosok Ahok yang digadang-gadang bisa memberantas mafia migas adalah narasi retoris. "Jangankan direksi, atau menteri, presiden saja “gagal” menindaklanjuti temuan audit forensik. Apalagi hanya sekedar Komut yang tidak punya wewenang eksekusi dan penegakan hukum," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, Ahok bukan saja wewenangnya jauh di bawah presiden, tetapi juga tidak qualified menjadi Komut Pertamina. Sebab, Ahok adalah terduga koruptor kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang telah memiliki bukti lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan.

"Hanya karena dilindungi KPK-lah, dengan menyatakan Ahok tidak punya niat jahat, maka Ahok bisa bebas jerat hukum. NKRI, UUD 1945 dan KPK sudah dikangkangi Ahok dan para pendukungnya," pungkasnya. ***