RIAU24.COM -  Pemerintah Provinsi Riau kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) atas laporan keuangan pemprov Riau tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Meski demikian, tetap ada sejumlah catatan masalah yang diberikan BPK kepada Pemprov Riau.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar menjabarkan temuan BPK tersebut, antara lain pertama mengenai penyertaan modal kepada 4 BUMD provinsi Riau yang belum disajikan, berdasarkan laporan keuangan yang sudah dialihkan ke kantor akuntan publik. 

"Kedua pengelolaan aset pemerintah provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya, " kata dia dalam rapat paripurna DPRD Riau lewat video telekonferen. Senin 29 Juni 2020.

Kemudian masalah Ketiga yaitu pengelolaan pendapatan restribusi  daerah belum sepenuhnya optimal. Dan ke empat adalah pengelolaan investasi, dan budi daya ikan di Dinas Perikanan dan kelautan tak sesuai ketentuan.

"Seluruh permasalahan tersebut telah kami muat dalam buku II, yaitu hasil laporan pemeriksaan atas sistem kendala internal. Dan buku tiga atas laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

"Saya berharap DPRD ikut memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP yang sesuai kewenangan DPRD. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan,"pungkasnya.